Tunjangan Fungsional untuk Guru honorer (guru non PNS)
Untuk Langsung Cek data Masing-masing guru klik link disini
Syarat Pengajuan Tunjangan Fungsional Guru Honorer
- Pemerintah telah menyiapkan Tunjangan Fungsional Guru (TFG). TFG
sendiri merupakan program pemberian subsidi kepada guru non PNS yang
bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada guru non PNS
sebesar Rp. 300.000,- perbulannya yang pembayaranya dicairkan setiap 6
bulan sekali. Yang mendapatkan Tunjangan Fungsional yaitu; Guru bukan
PNS meliputi GTT dan GTY yaitu Guru Honorer, (Honorer
Pusat/Daerah/Komite dll) dan Guru Yayasan yang mengajar di
sekolah-sekolah lingkungan Kemendikbud dan Kemenag. Syarat mendapatkan
tunjangan fungsional Guru adalah dibawah ini;
Sebelum mengajukan usul Tunjangan fungsional Guru yang menerima Tunjangan Fungsional adalah guru;
- Jam mengajarnya mencapaii 24 jam dibuktikan dengan SK Pemb Tugas Terakhir
- Masa kerja minimal 5 tahun yang mengajar di sekolah swasta dan minimal 6 tahun bagi yang mengajar di sekolah Negeri.
Cara Pengajuan Tunjangan Fungsional Guru Honorer / Non PNS
- Pengajuan Usul mendapatkan tunjangan fungsional ke pusat dilakukan
oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, dengan dapat menentukan kuota sendiri,
berarti disdik dapat mengusulkan Guru/PTK sebanyak-banyaknya sesuai
dengan keadaan di daerah masing-masing.Pada prinsipnya yang mengajukan /
usul Tunjangan Fungsional adalah sekolah (Kepala Sekolah) tetapi berkas
boleh diantar langsung oleh PTK ybs ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Surat Pengantar dari KUPT Kecamatan
- Fotocopy SK awal bertugas s.d. sk yg terakhir dilegalisir oleh Kepala Sekolah
- Fotocopy NUPTK dilegalisir oleh Kepala Sekolah
- Fotocopy SK Pembagian tugas mengajar yg terakhir dilegalisir oleh KUPT
- Fotocopy rekening bank
- Fotocopy NPWP
Tunjangan Fungsional Non PNS - Berkas
persyaratan tersebut bisa diantarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
atau Kota bagian Program, dan pihak Dinas Pendidikan yang akan
mengajukan ke pusat. Informasi yang lebih lengkap dapat ditanyakan ke
Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota masing-masing. Sebelum mengajukan
jangan lupa untuk banyak-banyak berdo'a, supaya urusan kita menjadi
lancar. Sekian terimakasih, semoga bermanfaat, sukses terus untuk
guru-guru Indonesia....
Kriteria Guru Honorer Penerima Tunjangan -
Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian
subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi
peserta didik sertamemenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan. Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS
yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat. Kriteria guru penerima STF adalah
sebagai berikut:
- Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
- Diprioritaskan kepada guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggu dan diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
- Diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Diprioritaskan kepada guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
- Guru yang dimaksud pada angka 2 di atas yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional.
- Guru dalam jabatan bukan PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik
Mekanisme Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional Non PNS / Guru Honorer
- Pemerintah menentukan kuota calon subsidi tunjangan fungsional
berdasarkan data penerima subsidi tunjangan fungsional tahun anggaran
2015 untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini. Pemerintah menentukan nominasi
penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan data guru yang sudah
valid pada dapodikdas.
- Pemerintah menetapkan calon guru penerima subsidi tunjangan fungsional paling lambat tanggal 25 Maret 2015 secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan, setelah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima subsidi tunjangan fungsional sesuai kuota yang diberikan.
- Sebelum penerbitan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada situs: (Cek Info PTK) Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing
- Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru calon penerima subsidi tunjangan fungsional yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.
- Berdasarkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional, Direktorat P2TK Dikdas menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN). Pembayaran dilakukan melalui 2 tahap.
- KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutkan SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat P2TK Dikdas sebagai Bukti Penyaluran dana.
- Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
No comments:
Post a Comment